Pemuda, Pendidikan, dan Demokrasi Indonesia.

Pemuda, Pendidikan, dan Demokrasi Indonesia

Tak muluk-muluk cita-cita yang ingin kugapai. Cukup menjadi seorang tokoh masyarakat, yang tinggal di kampung, hidup sederhana bersama keluarga dan anak cucu. Sekilas terbanyang dari sini bagaimana WS. Rendra berperan sebagai Kepala Kampung Samin, dalam film Lari Dari Blora. Ketokohannya, kearifannya, dan kemapuannya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat menjadikannya semakin dipercaya oleh masyarakat yang terbatas ilmu pengetahuan dan sangat sederhana. Ketokohannya ini memberikan isyarat bahwa masyarakat Indonesia masih sangat membutuhkan pemimpin yang selalu mendampingi kehidupan mereka.
Laiknya bangsa yang sedang menjalani masa transisi pembangunan, masyarakat Indonesia terfragmentasi sedemikian rupa, antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Dan imbas dari ketidakmerataan ini adalah aspek pendidikan yang timpang antara keduanya. Bahkan, dalam banyak tinjauan kebudayaan menyebutkan, tidak hanya aspek materi yang berbeda, tapi nilai, persepsi dan pandangan hidup masyarakat perkotaan dan pedesaan seringkali tak beriringan. Masyarakat kota dikenal lebih maju dan modern, sedangkan penduduk desa lebih tradisional, komunal, dan sederhana.
Dalam suasana masyarakat pedesaan tentu hal ini tidak akan menjadi problem, namun untuk konteks Indonesia yang semakin maju dan modern, beberapa corak masyarakat desa yang tradisionalis justru tak cukup relevan untuk selalu dipegang. Dalam hal politik nasional, misalnya, proses demokrasi yang semakin menuntut partisipasi masyarakat tak akan mampu hidup dalam satu masyarakat yang masih mengandalkan budaya priyai. Akibatnya, proses politik hanya menjadi sebuah rutinitas tak bermakna belaka. Masyarakat menjadi alat produksi jabatan, sementara di sisi lain merekapun tak pernah diperhatikan.
Tingkat pendidikan yang rendah dan kecenderungan budaya politik yang timpang menjadikan partisipasi mandeg di tengah jalan. Tak sedikit masyarakat yang a priori dengan politik, karena tak ada bedanya mereka memilih pemimpin atau tidak. Akibatnya, tak ayal jika proses politik hanya disemarakkan dengan membagi-bagi sembako dan pesta amplop, karena kekecewaan itu tak membuat masyarakat berfikir panjang dengan tindakannya. Hal ini pun diperparah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sulit beranjak dari keterpurukan.
Masyarakat Indonesia memang berbeda dengan masyarakat negara maju, Amerika misalnya. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi menjadikan mereka malu jika tidak berpartisipasi. Proses demokrasi yang sedang dilalui oleh bangsa Indonesia saat ini pun tak dapat ditinggalkan. Tak ada yang harus dilakukan, kecuali hadapi proses demokrasi sembari membenahi kondisi yang ada.
Untuk itulah, sulit kiranya mencapai satu negara yang demokratis jika taraf pendidikan dan kesadaran masyarakat masih rendah. Partisipasi politik, sebagai salah satu pilar penting demokrasi, justru tak berjalan, karena budaya politik masyarakat pedesaan masih berada pada spektrum feodal. Hal inilah yang mengharuskan pemuda berfikir keras untuk membenahi masyarakat Indonesia yang 70% tinggal di pedesaan. Dan salah alternatif yang sangat mungkin dilakukan adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, baik secara formal atau informal, demi kelangsungan proses demokrasi Indonesia ke depan. Upaya ini tidak hanya semakin mengokohkan demokrasi Indonesia, tapi pula sebagai pemerdekaan masyarakat dari ketergantungan, keterkungkungan dan belenggu, laiknya Arminj Pane menulis dalam novelnya.
Tanpa sikap individualisme yang kuat dan didorong oleh tingkat masyarakat berpendidikan, kondisi demokrasi Indonesia tak mudah untuk diubah. Negara hanya dipimpin oleh para politisi yang lupa dengan kulitnya, bak para raja dan bangsawan di zaman feodal. Sementara rakyat jelata tetap berjalan sendiri-sendiri, bak kucing yang kehilangan induknya. Dan senyatanya, kemandegan partisipasi politik justru menjadikan kebijakan negara tak bepihak kepada masyarakat.
Maka dari itu, beban besar bagi pemuda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah memerdekakan masyarakat secara budaya, melepaskannya dari belenggu tradisionalisme dan membangun satu barisan sosial berpendidikan untuk menyongsong Indonesia yang lebih demokratis. Tentu pula hal ini yang telah diamanatkan oleh Prembule UUD 1945 sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah saatnya kaum muda menjadi pemimpin terdepan dalam perubahan zaman yang semakin canggih dan membangun masyarakat madani yang demokratis.